Bupati Jeje Lakukan Diseminasi Soal Pekerjaan Pemasangan Lampu Smart System PJU di Kabupaten Pangandaran

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pemkab Pangandaran melaksanakan diseminasi atau penyebaran informasi terkait pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu Smart System Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kabupaten  Pangandaran.

Diseminasi ini dilaksanakan di aula Setda Kabupaten Pangandaran yang  dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah serta anggota DPRD Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat.

Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengatakan, ini diseminasi terkait pengadaan PJU di Kab Pangandaran, karena salah satu prinsip dari pengadaan barang dan jasa adalah transparansi.

"Mungkin baru kali ini pengadaan barang dan jasa kita buka, mulai dari proses lelang dan sebagainya dibuka semuanya, " ungkap Jeje saat diwawancarai oleh beberapa awak media, Kamis (06/10/2022).

Dirinya sengaja mengundang anggota DPRD, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Keuangan dan Inspektorat dari Provinsi Jawa Barat. Alasannya ya karena ada pihak-pihak yang mempertanyakan soal pelaksanaan pekerjaan pemasangan lampu Smart System di kab Pangandaran."Maka kami undang mereka semua supaya tahu apa yang kita lakukan, " kata Jeje.

Menurutnya, soal pengadaan barang dan jasa harusnya penuh kehati-hatian. "Kita itu kan punya pegangan, maka saya katakan, itu tidak boleh merubah proposal, " ujarnya.

Ia mengatakan ada tiga item dalam pengadaan barang dan jasa yang pagunya sekitar 50 miliar bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat tahun 2022 tersebut: 1. pengadaan Smart System PJU, 2. tiang dan 3.pekerjaan."Proses lelangnya sudah selesai, siapa yang lolos dan tidak lolos tadi kita buka semua, " ujarnya.

Menurut Jeje, untuk proses lelangnya sudah benar, tinggal pelaksana menerima barangnya harus sesuai dengan spesifikasi. "Kalau barangnya tidak sesuai dengan spek, ya tolak saja kembalikan lagi, " tegasnya

Jeje juga mengaku, ada sekitar 15 pengusaha yang datang kepada dirinya, namun sebelumnya Presiden RI sudah mewanti-wanti pada saat pertemuannya dengan para kepala daerah di Bali agar tidak boleh belanja barang impor, dan kita harus belanja barang produk dalam negeri, " sebutnya.(***)